You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Gubernur Pramono Dorong Warga Kampung Bayam Jadi Petani Kota
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Pramono Dorong Warga Kampung Bayam Jadi Petani Perkotaan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendorong warga Kampung Bayam untuk menjadi petani perkotaan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan penghasilan mereka. Ia pun menginstruksikan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro untuk mengadakan pelatihan bagi warga setempat.

"Supaya ada penghasilan,"

"Supaya ada penghasilan, supaya ada latihan di sana," ujar Pramono di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (22/4).

Selain memberikan pelatihan, Pramono juga meminta PT Jakpro segera menyelesaikan persoalan warga Kampung Bayam yang hingga kini belum mendapatkan hunian di Kampung Susun Bayam (KSB). Ia menegaskan, seluruh warga berhak mendapatkan perlakuan yang setara.

250 Warga Pluit Manfaatkan Pemeriksaan Mata Gratis

Menurut Pramono, selain menjadi petani perkotaan, warga Kampung Bayam juga akan difasilitasi oleh PT Jakpro untuk memperoleh pekerjaan.

"Hanya memang ini kan perlu pelatihan. Enggak bisa misalnya hari ini diputuskan, harus ada penghasilan, termasuk nanti diperkerjakan di lokasi di mana dia ditempatkan," tambahnya.

Pramono memastikan bahwa dirinya telah menemui langsung sejumlah perwakilan warga yang menyampaikan aspirasi di Balai Kota.

"Tadi saya sudah nemuin tiga sampai empat orang. Saya tidak hafal ya karena dari pagi saya sudah ada acara," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1164 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1146 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye909 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye901 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye833 personBudhi Firmansyah Surapati